Sebanyak 735 Rutilahu Akan Segera Diperbaiki Pemkot Cimahi

oleh

CIMAHI,LENSAJABAR.COM – Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Permukiman, menjalankan kegiatan perbaikan rutilahu dengan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni.

Sebarnyak 735 rumah tidak layak huni rencananya akan diperbaikim rutilahu yang diperbaiki itu terdiri dari 300 unit rumah bersumber dari APBD Kota Cimahi, 150 unit rumah bersumber Dana Alokasi Khusus, dan 285 unit rumah bersumber dari APBN kemenpupera (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya / BSPS).

Rumah tidak layak huni (rutilahu) merupakan rumah yang tidak memenuhi standar minimal rumah, yaitu : keselamatan bangunan, persyaratan kesehatan bangunan dan kecukupan luas ruang 9 m2/orang.

Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna pada acara Sosialisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) APBD Cimahi, Dana Alokasi Khusus Dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2019 di Cimahi Technopark (9/11) dalam sambutannya menjelaskan, warga yang berhak menerima bantuan program Rutilahu harus memenuhi persyaratan.

Diantaranya bukti kepemilikan tanah sah, kondisi ekonomi pemilik memang kurang mampu, belum pernah mendapat bantuan serupa, dan memiliki KTP/KK Cimahi.

“Karena banyak anggota masyarakat yang masih membutuhkan untuk mendapatkan bantuan dari program rutilahu ini, saya berharap dari tahap seleksi, usulan, verifikasi dan penetapan, dilaksanakan dengan teliti dan benar-benar, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.

Tujuan dari perbaikan rutilahu itu sendiri adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan yang berkeadilan, membantu meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni, menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih, serta menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan.

Ajay berpesan kepada segenap Aparatur Pemerintah, BKM, dunia usaha dan masyarakat untuk memegang amanah yang diberikan, karena perlu dipahami bersama bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang harus dijalankan sebaik-baiknya, jangan sampai ada pihak-pihak yang berpikiran untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Ajay pun mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur dan penyelewengan yang dilakukan tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai aturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu Ajay mengajak untuk melaksanakan program rutilahu ini dengan baik, akuntable dan transparan, sehingga dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Bidang IKPS Diskominfoarpus)

(T60)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *